Pemerintah umumkan kajian dampak pembatasan BBM subsidi
Rencana pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan menunjukkan titik terang . Ketua Tim Kajian Dampak Pembatasan BBM Bersubsidi Anggito Abimanyu berencana mengumumkan hasil kajian.
Hingga saat ini, pemerintah masih gamang menerapkan rencana itu. Rencananya, pemerintah akan menerapkan kebijakan itu pada 1 April mendatang.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pembatasan konsumsi BBM subsidi sebaiknya ditunda karena kenaikan harga minyak mentah dunia. Selain itu, pemerintah juga berdalih pembatasan itu belum didukung infrastruktur yang memadai.
Namun, jika penerapan BBM subsidi ditunda maka akan terjadi pembengkakan subsidi. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita mengaku sudah menghitung nilai kerugian namun enggan menyebutkan angkanya.
“Perkiraan awal untuk kebutuhan BBM tahun ini 42,2 juta kiloliter, sementara kuota di APBN 38,5 juta kiloliter. Berarti ada selisih 3,7 juta kiloliter. Makanya, kami upayakan supaya tidak terjadi pembengkakan, ”pungkas Evita usai pelantikan pejabat eselon II ESDM.
Evita mengusulkan, salah satu cara agar tidak terjadi pembengkakan yaitu dengan sosialisasi ke kendaraan umum dengan menunjukkan nilai oktan yang dibutuhkan setiap kendaraan. Menurutnya, kendaraan produksi di atas tahun 1999 kurang baik menggunakan oktan 88 (Premium). "Makanya kami akan kampanyekan secara besar-besaran agar kendaraan tersebut menggunakan oktan number 92 (Pertamax),” tambahnya.
Adapun uji coba pemasangan stiker barcode subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada angkutan umum di Jakarta beberapa waktu lalu, menurutnya hanya sebuah evaluasi agar kendaraan plat kuning di data resmi.
Petani, Penyebab dan Solusi Kenaikan Harga Pangan
Indonesia terkena musibah yang kemungkinan besar akan menambah ruwet pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan juga akan semakin sulit. Belakangan musibah baru yang tak terelakkan adalah musibah kenaikan bahan pangan. Kenaikan harga ini akan menambah beban pemerintah Indonesia dalam usaha mengurangi jumlah kemiskinan di Negara ini. Sebagian besar masyarakat Indonesia akan merasa terpukul dengan adanya kenaikan bahan pangan ini. Hal ini mengingat sebagian besar penduduk Indonesia berada dijalur kemiskinan.
Masalah ini bertambah rumit karena mayoritas yang mengalami kenaikan harga adalah dari golongan bahan pokok. Laporan dari Food and Agriculture Organization (FAO) menyebutkan bahwa kenaikan harga pangan saat ini adalah yang paling tinggi sejak 1990. Tercatat kenaikannya yaitu mencapai 231 poin atau naik 3,4 persen dibanding Desember 2010. Diantaranya yaitu sebanyak 12 jenis komoditas pangan pokok mengalami lonjakan, tiga diantaranya melonjak di atas 90 persen.
Rencana pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan menunjukkan titik terang . Ketua Tim Kajian Dampak Pembatasan BBM Bersubsidi Anggito Abimanyu berencana mengumumkan hasil kajian.
Hingga saat ini, pemerintah masih gamang menerapkan rencana itu. Rencananya, pemerintah akan menerapkan kebijakan itu pada 1 April mendatang.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pembatasan konsumsi BBM subsidi sebaiknya ditunda karena kenaikan harga minyak mentah dunia. Selain itu, pemerintah juga berdalih pembatasan itu belum didukung infrastruktur yang memadai.
Namun, jika penerapan BBM subsidi ditunda maka akan terjadi pembengkakan subsidi. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita mengaku sudah menghitung nilai kerugian namun enggan menyebutkan angkanya.
“Perkiraan awal untuk kebutuhan BBM tahun ini 42,2 juta kiloliter, sementara kuota di APBN 38,5 juta kiloliter. Berarti ada selisih 3,7 juta kiloliter. Makanya, kami upayakan supaya tidak terjadi pembengkakan, ”pungkas Evita usai pelantikan pejabat eselon II ESDM.
Evita mengusulkan, salah satu cara agar tidak terjadi pembengkakan yaitu dengan sosialisasi ke kendaraan umum dengan menunjukkan nilai oktan yang dibutuhkan setiap kendaraan. Menurutnya, kendaraan produksi di atas tahun 1999 kurang baik menggunakan oktan 88 (Premium). "Makanya kami akan kampanyekan secara besar-besaran agar kendaraan tersebut menggunakan oktan number 92 (Pertamax),” tambahnya.
Adapun uji coba pemasangan stiker barcode subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada angkutan umum di Jakarta beberapa waktu lalu, menurutnya hanya sebuah evaluasi agar kendaraan plat kuning di data resmi.
Petani, Penyebab dan Solusi Kenaikan Harga Pangan
Indonesia terkena musibah yang kemungkinan besar akan menambah ruwet pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan juga akan semakin sulit. Belakangan musibah baru yang tak terelakkan adalah musibah kenaikan bahan pangan. Kenaikan harga ini akan menambah beban pemerintah Indonesia dalam usaha mengurangi jumlah kemiskinan di Negara ini. Sebagian besar masyarakat Indonesia akan merasa terpukul dengan adanya kenaikan bahan pangan ini. Hal ini mengingat sebagian besar penduduk Indonesia berada dijalur kemiskinan.
Masalah ini bertambah rumit karena mayoritas yang mengalami kenaikan harga adalah dari golongan bahan pokok. Laporan dari Food and Agriculture Organization (FAO) menyebutkan bahwa kenaikan harga pangan saat ini adalah yang paling tinggi sejak 1990. Tercatat kenaikannya yaitu mencapai 231 poin atau naik 3,4 persen dibanding Desember 2010. Diantaranya yaitu sebanyak 12 jenis komoditas pangan pokok mengalami lonjakan, tiga diantaranya melonjak di atas 90 persen.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar